penambangan tambang yang mengatur

Cerita Mereka yang Kukuh Tolak Tambang Wawoni

Tanpa tambang pun, warga sudah sejahtera bertahan hidup dari hasil berkebun dan jadi nelayan. Ada sejumlah alasan, kenapa warga dan aktivis lingkungan menolak proyek pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Kendati sudah disetop sementara perizinannya, tapi warga tetap siaga jika sewaktu-waktu proyek itu diberlakuka lagi. Mengapa mereka begitu kukuh menolak pertambangan yang ...

Penambang Rakyat Butuh Aturan yang Melindungi

 · Jakarta, TAMBANG – Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengungkapkan, masalah yang terjadi pada penambangan rakyat selama ini belum mengemuka dan belum menjadi pembahasan serius pemerintah. Menurutnya, hal-hal yang seharusnya menjadi pembahasan dalam penambangan rakyat adalah arah kebijakan tata kelola penambangan rakyat dan peran penambangan ...

UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ...

 · Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kekayaan alam berupa mineral dan batubaran adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak. UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara …

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN …

penambangan liar yang memberi dampak negatif pada lingkungan masyarakat. ... pertambangan, mengatur wilayah pertambangan serta berhak untuk menertibkan pertambangan liar yang ... mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah

HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN-SHINTIA.pdf

Penegakan hukum perdata Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) 17 DAFTAR PUSTAKA UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan ...

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN LAUT TIMAH YANG …

tambang (tidak dalam bentuk mentah) selain Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Masalah yang datang adalah mengelola upaya penambangan laut, reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam …

Lubang Bekas Penambangan yang Terabaikan

 · Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kegiatan pasca tambang termasuk reklamasi. Misalnya, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba), dan Peraturan perundang-undangan No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di ...

dan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tambang Galian C di berbagai daerah tambang di Indonesia, namun kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku usaha masih rendah dengan semakin banyaknya penambangan illegal dan pelanggaran aturan penambangan. Alternatif strategi

BAB II PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, DAN …

perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur ... Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. ... penambangan, pengolahan dan . 46 pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang".

KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PENAMBANGAN …

 · KEBIJAKAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN PENAMBANGAN LIAR DI GUNUNG BOTAK KABUPATEN BURU[1] Irma. H. Hanafi Pendahuluan Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, …

Tambang Mas Martabe Terapkan Sistem K3 Terbaik di Industri ...

 · K3 merupakan sistem yang mengatur kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah instansi maupun lokasi proyek. Tujuan adanya penerapan K3 pada setiap perusahaan adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, termasuk pekerja pada bidang tambang mas.

Regulasi Penambangan Pasir Dikaji | Media Informasi dan ...

 · Dirazia, Pekerja Tambang Pasir Melawan "Secara tekhnik, empat diantaranya ada yang merusak bangunan di Bendung Gerak," tegasnya. Selain itu, sebanyak 6 penambangan mekanik telah merusak tebing Bengawan Solo dan nyaris merusak jembatan …

Pemerintah Mengatur Juru Ukur Tambang ?

 · Pemerintah Mengatur Juru Ukur Tambang ? February 20, 2021. February 22, 2021. admin. Peranan penting apakah yang dimiliki juru ukur tambang, sampai pemerintah turut mengatur keberadaanya. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur Juru Ukur Tambang. Sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 ...

RUU Cipta Kerja: Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Tambang ...

 · Perizinan Tambang Diubah. UU Minerba Pasal 35 mengatur ada tiga jenis izin usaha tambang, yakni: IUP (Izin Usaha Produksi) IPR (Izin Pertambangan Rakyat) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Dalam UU Minerba, berbagai izin itu bisa diberikan oleh bupati, walikota, gubernur, atau menteri, tergantung pada lokasi tambang yang bakal digarap.

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

Hukum Perdata ialah yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka terjadinya suatu ikatan hukum. Contoh : Jual beli, Hutang piutang dll. C. Hukum Adat Hukum Adat ialah hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakat dalam rangka susunan adapt kebiasaan masyarakat setempat. Contoh : Pengaturan tentang tanah, pengaturan tentang ...

Lingkaran Gubernur Terlibat Tambang Pasir Laut, Pengamat ...

 · "Oligarki tambang ini yang bergerak mengatur setting kekuasaan lokal, melalui Pilkada langsung yang berbiaya tinggi," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (23/9/2020). Luhur juga menilai aspek perizinan untuk pemegang konsesi maupun izin ekplorasi pasir laut perairan Makassar tersebut sangat mungkin telah melakukan sejumlah penyesuaian.

Penerapan Good Mining Practice pada Pengelolaan Limbah Tambang

 · Adapun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah pertambangan sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Menjabarkan mengenai kewajiban setiap pemegang IUP, IPR ataupun IUPK untuk melakukan model penambangan yang berwawasan lingkungan (Good Mining Practice) dan ...

Reklamasi Lahan Bekas Tambang – INFORMASI

 · Permukaan yang padat harus digemburkan namun bila tidak memungkinkan agar ditanami dengan tanaman pionir yang akarnya mampu menembus tanah yang keras. Setelah penambangan maka pada lahan bekas tambang yang diperuntukkan bagi revegetasi, segera dilakukan penanaman kembali den ga n jenis tanaman yang sesuai dengan RKL.

Gubernur Kaltim: Jarak Tambang dengan Pemukiman Sejauh …

 · Gubernur Kalimantan Timur memastika longsor di Kutai Kartanegara bukan akibat penambangan Batubara, menurut gubernur pemukiman penduduk dengan lokasi tambang berada dalam jarak aman. Gubernur Isran Noor juga memastikan PT Adi Mitra Baratama Nusantara tidak melanggar izin, Isran menyebut lokasi pertambangan dengan pemukiman penduduk berjarak 200 ...

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

IUP Operasi Produksi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari …

Penambangan Pasir Lereng Merapi | Anurlita''s Blog

PENAMBANGAN PASIR LERENG MERAPI : ANTARA BERKAH DAN MUSIBAH. Oleh : Ari Nurlitawati. Abstrak : Penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Kecamatan Cangkringan sudah ada sejak dahulu yaitu sejak pertama kalinya Gunung Merapi beraktifitas mengeluarkan lava sekitar tahun 1930an dimana saat itu undang-undang maupun peraturan yang mengatur kegiatan penambangan pasir belum …

Revisi UU Minerba, Denda Penambangan Ilegal Naik Jadi ...

 · Mengutip beleid draf UU anyar, Rabu, 13 Mei 2020, dalam pasal 158 diatur penambangan ilegal dikenakan denda Rp100 miliar. Jumlah denda yang harus dibayar tersebut naik dari Rp10 miliar yang diatur di UU sebelumnya. Namun untuk sanksi pidana bagi kegiatan penambangan ilegal mengalami pelonggaran dari kurungan 10 tahun penjara menjadi lima tahun.

2

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara. 16. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian. 17.

Mengapa Kontrak Karya (sekarang Izin Usaha Pertambangan ...

Peraturan yang dimaksud yaitu PP No. 1 tahun 2014 beserta KepMen ESDM No. 1 tahun 2014. Didalamnya mengatur tentang pelanggaran atas usaha tambang untuk perusahaan yang masih memegang Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan. Sanksi ampuh digunakan pemerintah untuk menertibkan para pengusaha tambang pemegang Kontrak Karya atau IUP.

BAB III LANDASAN TEORI

aktivitas penambangan. h. Permukaan tanah yang padat harus digemburkan, bila tidak memungkinkan ada baiknya ditanami dengan tanaman pionir yang akarnya mampu menembus tanag yang keras. i. Setelah penambnagan, maka pada lahan bekas tambang yang diperuntukan untuk vegetasi, segera dilakukan penanaman kembali

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian

kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ... 6 Tambang Emas Monterado-Bengkayang Runtuh, 18 Orang Tewas, ... melakukan kegiatan penambangan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan selama kegiatan.

BAB III LANDASAN TEORI

Luasnya lokasi lahan yang terganggu akibat aktivitas penambangan harus dibuat perinciannya setiap tahun. Luas lokasi yang harus dibuat dalam program reklamasi antara lain : 1) Lahan bekas tambang 2) Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang 3) Jalan tambang dan nontambang yang …

Sekilas Mirip, Tambang, Pertambangan, Penambangan, Apa ...

 · Tanggal terbit: 10-03-2020. duniatambang .id – Tambang, pertambangan, dan penambangan adalah istilah yang sulit untuk dibedakan. Tahukah Sobat tiga kata ini meskipun mirip ternyata memiliki makna yang berbeda. Baca juga: Istilah Keselamatan Pertambangan yang Belum Banyak Diketahui, Baca Ini! Ini dia perbedaan tiga istilah tersebut:

Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

 · Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini jelas memiliki dampak terutama pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting, sehingga akibat yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Swasta vs BUMN Makin Panas, Berebut Tambang Batu Bara RI

Dasar hukum yang mengatur baik dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) hingga PP 23 tahun 2010 memiliki tafsir yang berbeda di mata para pakar. Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi mengatakan …

Penambangan Ilegal, Akademisi Hukum: Penambang dan ...

 · BANGKAPOS , BANGKA-- Kejadian laka tambang menewaskan dua warga penambang ilegal yang beraktivitas di IUP PT Timah Tbk kawasan TB 142 Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Rabu (23/6/2021).. Bahkan dalam kejadian itu juga ada empat orang yang mengalami luka berat. Aktivitas penambangan ini dilakukan secara ilegal, pasalnya Kepala Bidang …

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP ...

 · Pasal 103 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri ...

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

 · Berdasarkan keterangan Anda, wilayah pertambangan yang Anda garap bisa dikatakan sebagai WPR apabila memenuhi kriteria tersebut di atas. Sesuai dengan pernyataan Anda bahwa wilayah tersebut sudah digarap selama 20 tahun artinya sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah …

Bagaimana Mengelola Usaha Tambang di Pulau Bali ...

 · Perda ini kontradiktif dengan Perda RTRW Karangasem yang mensyaratkan penambangan tak boleh melebihi 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan alasan banyak tempat suci di pegunungan, menjaga mata air, dan lainnya. Sementara di Perda ini tak mengatur ketinggian. Udiyana menyebut tak ada ketentuan hukum yang mengatur batas ketinggian topografi.

TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 3. Dihapus. 4. Pemegang lUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan